Teori Kebijakan Menurut Para Ahli

Posted on

kuliahpendidikan.com –  Dikehidupan bermasayarakat tentunya kita harus mengetahui apa saja kebijakan – kebijakan yang telah di buat padaa suatu pemerintahan. untuk itu kita kan membahas tentang teori teori kebijakan publik menurut para ahli.

Teori kebijakan publik menurut para ahli

Kebijakan Publik adalah  aturan – aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu – isu yang ada dan berkembang didalam masyarakat. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Dikehidupan bermasyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai macam permasalahan. Negara memengang penuh tanggung jawab  dikehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan – permasalahan yang ada dimasyarakat.

Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan atau organisasi tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

teori kebijakan publik

Dibawah ini merupakan definisi – definisi kebijakan publik menurut para ahli.

Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik merupakan apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

Easton (1969)

Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai – nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Dalam pengertian ini hanya pemerintah atau organisasi pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk yang dipilih oleh pemerintah dari pengalokasian nilai – nilai kepada masyarakatnya.

Dye (1978)

Dye endefinisikan kbijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dye memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan mengapa mereka melakukannya serta apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Ia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki suatu tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan dan kegiatan pemerintah bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Dan juga sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik.

David Easton

David Easton mendefinisikan  sebagai : “The authoritative allocation of value for the whole society but it turns out that only theg overnment can authoritatively act on the whole society and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values.”

Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintahan karena keduanya sama – sama membutuhkan alasan yang harus dipertanggung jawabkan.

Chief J.O. Udoji (1981)

Chief J.O Udoji mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.”

Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang mengarahkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berhubungan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mendifiniskan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian besar disebabkan oleh kegagalan dalam birokrasi memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan itu adalah information failures, complex side effects, rentseeking, second best theory, motivation failures, implementation failures (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya kebijakan publik dapat dilihat menurut tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), dan kebijakan teknis operasional serta kebijakan manajerial,. Selain itu juga, dari sudut pandang manajemen proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

  1. pembuatan kebijakan,
  2. evaluasi kebijakan.
  3. pelaksanaan dan pengendalian

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis itu diartikan sebagai suatu proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

  1. penyusunan agenda,
  2. implementasi kebijakan,
  3. formulasi kebijakan,
  4. adopsi kebijakan,
  5. penilaian kebijakan.

Baca Juga: Pengertian Kewarganegaraan dan Macam – Macam Asas Kewarganegaraan

Berikut ini proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui tujuh tahapan:

  1. Penentuan tujuan merupakan tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
  2. Perumusan Alternatif merupakan sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  3. Penyusunan Model merupakan penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dengan berbagai bentuk, contohnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
  4. Penentuan criteria Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
  5. Penilaian Alternatif. Penilaian alternative yang dilakukan dengan menggunakan kriteria dan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif untuk pencapaian tujuan.
  6. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi  yang disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan mencapai tujuan secara optimal dan kemungkinan dampaknya yang  kecil.

demikian lah penjelasan tentang teori kebijakan menurut para ahli diatas. semoga dapat bermanfaat untuk teman teman sekalian. terimakasih