Sejarah BPUPKI

Posted on

kuliahpendidikan.com – Pada kesempatan kali ini kita kan membahas tentang Sejarah BPUPKI – Pengertian, Sejarah, Anggota, Tugas, Tujuan dan Hasil Sidang BPUPKI yang akan kita bahasa seperti yang ada dibawah ini.

Sejarah BPUPKI

BPUPKI atau yang biasa disebut badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pihak jepang pada tanggal 29 april 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia.

BPUPKI ini adalah Badan yang  diketuai oleh (K.R.T) Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat  dengan wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio (orang jepang) serta Raden P andji Soeroso. Badan ini beranggotakan 67 orang. BPUPKI mempunyai tugas yakni mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik ekonomi, tata pemerintahan serta hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Dan pada akhirya  BPUPKI pun dibubarkan dan dibentuk sebuah badan baru untuk menggantika  n BPUPKI. Badan tersebut iyalah PPKI atau yang biasa disebut Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) dengan jumlah anggota 21 orang dengan ketuanya yaitu Ir. Soekarno , wakilnya Drs. M. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo sebagai penasehat PPKI.

Anggota dari PPKI tersebut dipilih dengan mewakili berbagai etnis yang mewakili Indonesia diantaranya yakni : 12 orang asal jawa, 3 orang asal sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku dan terakhir 1 orang etnis Tionghoa.

sejarah BPUPKI

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakaiatau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepangpada tanggal 29 April 1945bertepatan dengan hari ulang tahun KaisarHirohito.

Adapun Sejarah Pembentukan BPUPKI secara formil, termuat dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945, menurut latar belakang dikeluarnya Maklumat No. 23 itu iyalah dikarena kedudukan Facisme (kekuasaan) Jepang yang sudah sangat terancam di indoneisa.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan mengganti nya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai) dengan jumlah anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya pencerminan perwakilan etnis. Terdiridari orang orang yang berasal dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang dari Tionghoa.

Baca Juga: Pengertian Kewarganegaraan dan Macam – Macam Asas Kewarganegaraan

Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas Pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu :

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial)

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan lima asas :

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

Ir. Soekarno mengusulkan lima asas pula yang pada saat itu disebut Pancasila Pada tanggal 1 Juni 1945,, yaitu :

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas gaggasan dari Soekarno yang disebut Pancasila, menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu :

  1. Sosionasionalisme
  2. Sosiodemokrasi
  3. Ketuhanan dan Kebudayaan

Selanjutnya lima asas itu yang sampai saat ini kini dikenal dengan istilahPancasila, akan tetapi konsep bersikaf kesatuan tersebut yang pada akhirnya disetujui dengan urutan serta redaksi yang sedikit berbeda. Sementara itu perdebatan perdebatan itu terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

Hasil rapat panitia kecil (panitia Delapan)

  1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.
  2. agar dasar hukum yang akan dirancangkan itu diberi semacam preambule (Mukaddimah).
  3. Menerima anjuran Ir Soekarno agar BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar negara.
  4. Membentuk satu panitia kecil penyelidik usu-usul/perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar.

Segera selesai sidang Panitia Kecil, dibentuk Panitia Sembilan sebagai penyidik usul-usul/perumus Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukaddimah Hukum Dasar yang beranggotakan 9 orang yang besidang di kediaman Ir. Soekarno,di Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta.

anggota sidang BPUPKI

Panitia Sembilan

  1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)
  2. Drs. Mohammad hatta
  3. Mr. A.A. maramis
  4. Kyai haji wachid hasyim
  5. Abdul kahar muzakir
  6. Abikusno tjokrosujoso
  7. H. Agus salim
  8. Mr. Achmad soebardjo
  9. Mr. Muhammad yamin

setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

  1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya masing – masing
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: Sejarah Perkembangan VOC dan Hak Serta Kewajiban VOC

Anggota BPUPKI

Dalam suatu perkumpulan, organisasi, badan atau LSM membutuhkan anggota supaya suatu badan tersebut bisa berjalan dengan baik. BPUPKI mempunyai jumlah anggota sebanyak 67 orang. Beberapa diantarnya yaitu sebagai berikut :

  • K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
  • R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
  • Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua), orang jepang
  • Ir. Soekarno
  • Drs. Moh. Hatta
  • Mr. Muhammad Yamin
  • Prof. Dr. Mr. Soepomo
  • KH. Wachid Hasyim
  • Abdoel Kahar Muzakir
  • Mr. A.A. Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejo
  • H. Agoes Salim
  • Mr. Achmad Soebardjo
  • Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  • Ki Bagoes Hadikusumo
  • A.R. Baswedan
  • Soekiman
  • Abdoel Kaffar
  • R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  • K.H. Ahmad Sanusi
  • K.H. Abdul Salim
  • Liem Koen Hian
  • Tang Eng Hoa
  • Oey Tiang Tjoe
  • Oey Tjong Hauw
  • Yap Tjwan Bing.

Tugas BPUPKI

Tugas Utama BPUPKI

Tugas utama yang di emban oleh BPUPKI adalah untuk mempelajari serta menyelidiki hal – hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia.

Tugas BPUPKI Berdasarkan Sidang

  • Bertugas membahas mengenai Dasar Negara
  • Setelah sidang pertamanya BPUPKI membentuk reses selama satu bulan
  • BPUPKI juga mempunyai tugas membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) dengan tugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota
  • Bertugas untuk membantu panita sembilan bersama panita kecil
  • hasil dari Panita sembilan adalah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta

Tujuan BPUPKI

  • Bertujuan untuk menarik simpati rakyat indonesia supaya membantu jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada indonesia, melaksanakan politik kolonialnya didirikan pada tanggal 1 maret 1945.

Baca Juga :

Demikian lah penjelasan tentang BPUPKI – Pengertian, Sejarah, Anggota, Tugas, Tujuan dan Hasil Sidang BPUPKI yang telah di bahas diataas. semoga dapat bermanfaat untuk teman teman sekalian. Terima kasih.