Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

By Posted on

Kuliahpendidikan.com –  Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Menurut para Ahli, Objek PPN, Subjek PPN serta kita juga kan membahas tentang Dasar Hukum yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Menurut Para Ahli

Menurut madiasmo (2009) Pajak Pertambahan Nilai ialah pengganti dari Pajak Penjualan. dikarena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Objek Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suparmono (2009) Pengertian pajak pertambahan nilai ialah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi BKP atau JKP.

Menurut Sukardji (2000) Definisi pajak Pertambahan Nilai merupakan “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang telah dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang – Undang Nomor 18 tahun 2000 pada pasal 16 C dan 16 D yang berisi tentang objek Pajak Petambahan Nilai  ialah sebagai berikut:

  1. Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean oleh pengusaha.
  2. Impor barang kena pajak.
  3. Pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah kepabeanan di dalam daerah pabean.
  4. P engusaha kena pajak yang mengekspor barang.
  5. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.
  6. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
Baca Juga:  Peran Lembaga Keuangan

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang menyerahkan BKP (Barang Kena Pajak) / JKP (Jasa Kena Pajak) yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM (tidak termasuk pengusaha kecil). Pengusaha kena pajak diakui sebagai WP (Wajib Pajak) dengan kriteria jumlah peredaran/ penerimaan bruto/ penghasialnnya  melebihi  dari Rp. 600.000.000. misalnya PKP merupakan importir, pedagang besar (distributor), pabrikan /agen utama dsb.

  1. Pengusaha Kecil atau menengah kebawah yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  2. Orang atau pribadi yang memanfaatkan BKP/JKP

Baca Juga: 7 Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU PNBP

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

  1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pada UU No. 42 Tahun 2009 Pengertian barang kena pajak ialah barang berwujud yang menurut sifat hukumnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang menurut UU dikenakan pajak.

Menurut Mardiasmo (2008) Definisi barang kena pajak ialah barang yang sifat hukumnya berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak UU PPN.

Menurut Waluyo (2011) Barang kena pajak merupakan barang yang sifat hukumnya berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak UU PPN dan PPnBM.

  1. Jasa kena pajak (JKP)

Pada UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan  setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan perbuatan hukum yang memberikan kemudahan/ menyediakan fasilitas termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan.

Tarif Pajak pertambahan nilai

Tarif PPN

10 % X DPP

RUMUS PERHITUNGANNYA:

DPP = TOTAL PK – TOTAL PM

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

PK = Pajak Keluaran

Baca Juga:  Pengertian Investasi

PM = Pajak Masukan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Harga Jual  —  Penyerahan BKP

Penggantian  —  Penyerahan JKP

Nilai Impor  —  Impor BKP

Nilai Ekspor  —  Ekspor BKP

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang – undang No. 42 tahun 2009 iyalah undang – undang pajak yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang da jasa atas barag mewah.  Setelah sebelumnya mengalami perubahan dari UU No. 8 Tahun 1983, yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994 dan berubah menjadi  UU No. 18 Tahun 2000.

Baca Juga:

Demikian lah pembahasan tentang Pajak Pertambahn Nilai (PPN) pengertian, subjek dan objek PPN serta dasar hukum Undang – undang yang mengatur PPN. Semoga dapat bermanfaat untuk teman – teman sekalian. Terima Kasih.

Rate this post

Related posts: