Otonomi Daerah

Posted on

Kuliahpendidikan.com – Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pengertian Otonomi Daerah, Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Asas Otonomi daerah yang akan kita bahas seperti yang ada di bawah ini.

pengertian otonomi daerahPengertian Otonomi Daerah

Secara bahasa (Etimologi) Otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Autos yang artinya Sendiri, sedangkan Namos yang artinya Aturan atau Undang-undang.

Otonomi Daerah adalah Suatu Hak, Wewenang, dan Kewajiban yang dimiliki oleh suatu Daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri, segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat-masyarakatnya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Berikut ini ada beberapa Tokoh Ahli dalam mengemukakan, definisi dari Otonomi Daerah :

  1. Benyamin Hoesein

Pemerintahan yang dilakukan oleh Rakyat serta untuk Rakyat, pada Daerah-daerah yang masih berhubungan didalam satu Negara, secara Informal yang berada diluar Pemerintahan Pusat.

  1. Ateng Syarifudin

Kebebasan atau Kemandirian yang memiliki keterbatasan, karena merupakan sebuah pemberian sementara yang harus di pertanggung jawabkan.

Latar Belakang Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Indonesia telah lahir, ketika Gejolak Sosial yang sangat masif pada tahun 1999. krisis Ekonomi sedang melanda Indonesia pada tahun 1997, membuat  gejolak Politik berada pada puncaknya, ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia.

Kemudian dibuatlah wacana tentang Otonomi Daerah yang terbagi menjadi 2 bentuk secara Internal dan Eksternal, yaitu sebagai berikut ini :

A. Otonomi Internal

Otonomi Internal ini terjadi, karena munculnya berbagai tuntutan akibat buruknya sistem kerja Pemerintahan yang dilaksanakan secara Sentralistik.

Pada saat itu terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang besar, antara Pembangunan yang dilakukan pada kota-kota besar di Indonesia, akibatnya banyak sekali kasus-kasus kriminalitas dan kesusahan dalam penataan kota-kota di Daerah tersebut.

B. Otonomi Eksternal

Otonomi Eksternal ini terjadi, berdasarkan beberapa Referensi yang terlihat dari 2 aspek, yaitu Aspek Internal dan Aspek Eksternal.

  1. Aspek Internal

Suatu kondisi karena adanya beberapa faktor permasalahan yang terjadi di dalam Indonesia, sehingga mendorong untuk menerapkan sistem Otonomi Daerah yang berada di Indonesia.

Baca Juga: BPUPKI – Pengertian, Sejarah, Anggota, Tugas, Tujuan dan Hasil Sidang BPUPKI

  1. Aspek Eksternal

Suatu kondisi karena adanya beberapa faktor permasalahan yang terjadi dari luar Indonesia, sehingga mendorong dan mempercepat Implementasi untuk menerapkan sistem Otonomi Daerah yang berada di Indonesia.

Perinsip Otonomi Daerah

Dalam menterapkan sistem pelaksanaannya, terdapat 3 macam bentuk yang memiliki fungsi berbeda-beda, yaitu sebagai berikut ini :

  1. Otonomi Tidak Terbatas

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Tidak Terbatas ini adalah Memberikan wewenang terhadap sebuah Daerah, untuk melakukan pengurusan dan pengaturan dalam pemerintahan yang mencakup seluruh bidang.

Baca Juga:  Pengertian Nilai Budaya

Akan tetapi masih terdapat batasan-batasan tertentu yang bukan merupakan urusan-urusannya, karena sudah melampaui bagian-bagian sistem pemerintahan Daerah, misalnya urusan Politik Luar Negeri dan urusan Keamanan Nasional.

  1. Otonomi Nyata

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Nyata ini adalah Memberikan wewenang terhadap sebuah Daerah didasari oleh Kewajiban tugas yang sudah ditentukan. Hal ini diterapkan, agar Daerah yang diberi wewenang tersebut, dapat tumbuh berkembang.

  1. Otonomi Tanggung Jawab

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Tanggung Jawab ini adalah Memberikan wewenang terhadap suatu Daerah, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah bukan hanya kemauan dari suatu Daerah atau Pemerintahan Pusat saja, tetapi sudah diatur dan disepakati dalam peraturan Undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut ini :

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang Pemerintahan Daerah
  4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000, yaitu tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
  5. 5. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPR Ri Nomor XV/MPR 1998
  6. Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2.

Baca Juga: Pancasila – Pengertian, Isi, Fungsi, Teks, Makna, dan Lambangnya

Asas Otonomi Daerah

Sistem Otonomi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dengan menggunakan Asas-asas yang telah diterapkan, yaitu sebagai berikut :

  1. Tugas Pembantuan

Pada ketentuan Asas Pembantuan ini, berdasarkan dengan Penugasan yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah yang tingkatannya lebih rendah. Contohnya, yaitu Penugasan dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten atau Kota untuk melakukan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat, yang akan diterapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Tugas Pembantuan ini telah dibentuk dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang berisikan tentang Desa membantu dalam urusan Pemerintahan Pusat yang ditugaskan pada Pemerintahan Daerah.

Ada 2 hal yang terdapat dalam Tugas Pembantuan ini, yaitu Adanya isyarat antara Hubungan Atasan dan Bawahan. Atasan adalah Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sebagai bawahannya, yang membantu Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam Negara.

  1. Dekonsentrasi

Pada ketentuan Asas Dekonsentrasi ini adalah Memberikan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada bawahan mereka, yang berada di Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan tertentu, yang telah ditetapkan sebelumnya, biasa disebut dengan Wewenang Delegasi.

Baca Juga:  Pengertian Urbanisasi

Pemerintah Daerah akan melaksanakan tugas dengan mengatas nama kan Pemerintah Pusat, dengan penyebaran wewenang akan diberikan pada Petugas yang telah ditunjuk, pada setiap Wilayah tertentu. Dan selanjutnya akan diberikan tugas Administratif atau Tata Usaha untuk berlangsungnya menyelenggarakan tugas Negara.

  1. Desentralisasi

Pada ketentuan Asas Desntralisasi ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah, dalam mengurus urusan-urusannya sendiri. Desentralisasi ini telah terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 :

  • Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada daerah yang bersangkutan didalamnya.
  • Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang berbeda-beda.
  • Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menjalin hubungan, tidak boleh mengurangi hak-hak pada Rakyat.
  • Hal yang terdapat pada Daerah tidak boleh memprakasai dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan Otonomi, Pemerintah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai. Berikut ini ada beberapa tujuan-tujuan dari pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat :

  • Memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kehidupan Masyrakat
  • Meningkatkan kehidupan berdemokrasi pada Masyarakat
  • Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat
  • Memberikan pembagian yang rata terhadap Wilayah atau Daerah di Indonesia
  • Memelihara hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
  • Meningkatkan peranan Masyarakat kepada Negara Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah

Diskusi tentang pencapaian otonomi daerah tentu saja terkait erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Kebijakan dalam sistem otonomi daerah akan memberikan peluang yang baik bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengimplementasikan sepenuhnya kewenangan yang sebenarnya merupakan hak setiap daerah.

Kemajuan atau non-kemajuan suatu daerah pasti akan ditentukan oleh kapasitas dan keinginan untuk melaksanakan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah nantinya dapat bersaing untuk kebebasan mengembangkan kreasi dan ekspresi untuk mengembangkan dan memajukan daerah mereka sendiri tanpa itu . . melanggar hukum dan peraturan yang lebih tinggi dan masih berlaku sampai sekarang

Manfaat otonomi daerah

Otonomi daerah yang diuraikan dalam kebijakan ini akan membawa manfaat besar bagi pemerintah pusat dan daerah. Ini karena otonomi daerah mendistribusikan hak dan kekuasaan suatu daerah untuk mengatur dan mengelola urusan internal dan regional itu sendiri.

Kebijakan ini memiliki dampak positif pada masyarakat pada umumnya dan pada pemerintah pada khususnya. Selanjutnya, pemerintah akan terus dapat menjalankan fungsi layanan masyarakat secara optimal dan bebas. Karena kebijakan otonomi daerah membuat pemerintah memahami dan lebih memahami kondisi rakyat itu sendiri.

Prinsip otonomi daerah

Ada juga tiga prinsip untuk menerapkan otonomi daerah:

  1. Prinsip otonomi terluas. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberdayakan untuk mengatur dan mengelola urusan anggarannya sendiri bersama dengan pemerintahnya, kecuali jika ada pemberdayaan yang sebenarnya adalah kekuatan pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan peraturan.
  2. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberdayakan untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang ada, dan memiliki potensi untuk terus tumbuh, berkembang dan juga sesuai dengan potensi daerah tertentu. hidup
  3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini berarti bahwa keberadaan dan tujuan pemberian otonomi juga harus disesuaikan dan diperhitungkan dalam suatu sistem pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan prinsip ini adalah untuk memperkuat setiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Baca Juga:  Soal PKN kelas 4

Karakteristik otonomi daerah

Otonomi daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. Adanya peraturan daerah yang sesuai dengan hukum sesuai dengan hierarki peraturan hukum.
  2. Peraturan daerah yang disebutkan di atas selalu saling terkait dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.
  3. Hanya presiden atau raja yang berwenang menentukan hukum.
  4. DVRD provinsi atau DVRD pusat tidak memiliki kekuatan veto terhadap RUU atau undang-undang yang disahkan oleh DVR.
  5. Peraturan daerah dapat dicabut oleh pemerintah pusat.
  6. Sifat semi-sentral.
  7. Ada intervensi politik dari pusat.
  8. Jika perjanjian ditandatangani dengan pihak asing, persetujuan pemerintah pusat diperlukan.
  9. Kontribusi APBN dan APBD digabungkan.
  10. Biaya dalam APBD dan APBN dihitung sesuai dengan metode perbandingan.
  11. Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat, sehingga tidak hancur.
  12. Setiap daerah harus mampu mandiri.
  13. Keputusan pemerintah daerah secara langsung diatur oleh pemerintah pusat.
  14. Tidak ada kesepakatan antara daerah tentang sumber daya manusia dan alam.
  15. Masalah regional menjadi tanggung jawab bersama yang harus diatasi.
  16. Di tingkat regional, setidaknya ada tiga kekuatan yang tidak diakui.
  17. 17 hari libur nasional diakui.
  18. Bendera nasional masih bisa dikenali, dan
  19. Hanya bahasa nasional yang diakui.

Nilai-nilai dasar

  1. Nilai unitaris: Nilai ini diwujudkan melalui adanya pendapat bahwa Indonesia tidak memiliki lagi unit pemerintahan.
  2. Nilai-nilai dasar desentralisasi teritorial: Nilai ini dihasilkan dari isi dan semangat pasal 18 UUD 1945 dan deklarasi bahwa pemerintah berkewajiban untuk memperkenalkan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang administrasi negara.

Baca Juga:

Demikianlah penjelasan tentang Pengertian Otonomi Daerah, Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Asas Otonomi daerah yang telah di bahas seperti yg ada di atas semoga dapat bermanfaat untuk teman teman sekalian. Terima Kasih.