Pengertian Implementasi

Posted on

Kuliahpendidikan.com – Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian implementasi menurut para ahi yang akan kita bahas seperti yang ada dibawah ini.

Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli – Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan terperinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen.

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Terkait dengan hal ini kita akan menjelasakan tentang teori teori implemntasi menurut para ahli.

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

  • Pengertian Implementasi Menurut Nurdin Usman yang dalam bukunya dengan judul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70).

  • Pengertian Implementasi Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39).

  • Pengertian Implementasi Menurut Hanifah Harsono yang terdapat pada bukunya denganjudul Implementasi Kebijakan dan Politik

“Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”(Harsono, 2002:67).

  • Pressman dan Wildavsky (1973)

Implementasi juga bias disebut sebagai “..accomplishing, fulfilling, carrying out, producing and completing a policy”.

  • Sementara itu Tornanatzky dan Johnson (1982)

Implemantasi adalah sebagai ”…the translation of any tool technique process or method of doing from knowledge to practice” (Subandijah, 1996: 305).

  • Menurut Mazmanian dan Sabatier

Implementasi ialah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum yang berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau pun putusan pengadilan. Proses pelaksanaan yang telah berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti misalnya tahapan pengesahan undang – undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

  • Solichin Abdul Wahab

“Implementasi iyalah suatu tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat, maupun kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada untuk tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (1997: 63).

Baca Juga: Frontliner – Pengertian, Tugas, Jenis Jabatan, dan syarat sebagai Frontliner

  • Pandangan Van Meter dan Van Horn

Pelaksanaan suatu tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau pun kelompok swasta yang memmiliki misi untuk mencapai suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.

Namun pada praktinya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah praturan UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan juga apa yang tidak boleh dilakukan.

  • Menurut guru besar ilmu administrasi UNPAD, Prof. H. Tachjan

“Implementasi kebijakan publik iyalah suatu proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika – logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan -. Alternatif masih abstrak atau bersfat alternatif makro atau mikro-beton “(2006: 25).

Teori George C.Edwards III (1990)

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif top-downdikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III dalam Agustino (2016:136-141) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Directand Indirect Impacton Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga semua keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu juga, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat dan akurat, serta konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) dibutuhkan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan ialah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ merupakan faktor penting yang ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan implementasi ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sutau kebijkan tersebut, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan  suatu kegiatan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai suatu pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Baca Juga:

Demikian lah penjelasan tentang pengertian implementasi menurut para ahli yang telah di bahas seperti yang telah dijelaskan diatas. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk teman teamn sekalian.  Terima kasih.