7 Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU PNBP

Posted on

kuliahpendidikan.com – Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 penerimaan negara bukan pajak. pengertiaan nya semua penerimaan negara yang bukan dari pajak, biasanya disebut juga dengan non tax.

7 penerimaan negara bukan pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menurut peraturan undang undang pajak tepat nya undang – undang No. 20 tahun 1987 yang berhubungan dengan penerimaan Negara bukan pajak. penerimaan Negara bukan pajak ini dikelompokkan menjadi 7 bagian, yakni sebagai berikut:

1. penerimaan Negara yang bersumber pada pengelolaan dana pemerintah

Penerimaan tersebut terbagi atas beberapa aspek yaitu :

  • Penerimaan yang berasal atas jasa giro
  • Penerimaan yang berasal dari sisa-sisa anggaran yang telah dipeergunakan yang berasal dari sisa anggaran  dari pembangunan atau (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR)

2. Penerimaan Negara yang berasal dari pemanfaatan atas Sumber Daya Alam (SDA)

Penerimaan tersebut terbagi atas beberapa aspek yakni sebagai berikut :

  • Royalti atau keuntungan yang berasal dari perikanan baik air tawar maupun air laut
  • Royalti atau keuntungan yang berasal dari bidang pertanian, perkebunan serta kehutanan
  • Royalti atau keuntungan yang berasal dari bidang pertambangan yang meliputi emas, perak dan lainnya kecuali migas.
Baca Juga:  Kebijakan Fiskal

Baca Juga:  Pengertian Bea Materai, Fungsi dan Subjek, Objek serta Tarif Bea Materai

3. Penerimaan Negara yang diperoleh dari pengolahan kekayaan negara

Penerimaan tersebut terbagi 3 bagian yaitu :

  • Bagian laba pemerintahan yang berasal dari semua aktivitas pemerintahan, seperti pemberian izin, pelayanan dan lain-lain.
  • Hasil penjualan atas saham atau sertifikat berharga miliki pemerintah, seperti saham kepemilikan daerah, dan saham lainnya.
  • Deviden yang berfungsi sebagai suatu alat pembayaran yang berupa laba atas partisipasi sebagai pemegang saham pada suatu perusahaan tertentu.

4. Penerimaan atau pemasukan atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh badan pemerintah

Pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat antara lain yaitu:

  • Pelayanan yang diberikan pada bidang pendidikan formal dan non format
  • Pelayanan yang diberikan di bidang kesehatan masyarakat
  • Serta pemberiaan atas hak paten, hak cipta dan merk kepada pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan dan pemasukan yang atas putusan pengadilan,

Pemasukan tersebut terbagi atas 3 aspek yaitu:

  • Penerimaan dan pemasukan yang didapatkan dari proses pelelangan barang.
  • Penerimaan dan pemasukan yang didapatkan dari denda atas sebuah pelanggaran.
  • Penerimaan dan pemasukan yang didapatkan dari hasil rampasan seorang penjahat saat tertangkap oleh polisi.

6. Penerimaan dana atas hibah

Hibah ialah suatu hadiah yang diberikan oleh pihak lain dengan cara cuma-cuma, atau yang bisa disebut sebuah hadiah yang didapatkan atas kerja keras dan kesuksesan yang telah diraih.

7. Penerimaan lain- lain yang telah diatur dan tidak keluar dari perundang-undangan yang sudah ada

Sebuah pengelolahan yang benar agar tetap berada dalam koridor yang benar diperlukan atas suatu penerimaan negara bukan pajak.

Baca Juga: Pemotong, Objek, Tarif Dan Dasar Hukum PPh Pasal 23

Berikut ini adalah prinsip prinsip pengelolaan atas penerimaan negara bukan pajak, antara lain:

Baca Juga:  Pengertian Tax Ratio

Pada pasal 4 UU No. 2 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini merupakan  seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus secepatnya disetorkan kepada kas negara.

Pada pasal 16 ayat 3 undang undang No 1 tahun 2004 yang berisi tentang pembendaharaan Negara ini mengatur secara menyeluruh pada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang wajib disetorkan pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut undang undang no 20 tahun 1997 yang mengenai tentang penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), peraturan pemerintah tersebut telah menetapkan jenis penerimaan Negara bukan pajak dan yang bersangkutan akan menentukan dan menetapkan besarnya tariff PNBP.

Untuk pembiayai segala pengeluaran negara yang sudah berjalan atau akan terjadi sesuai dengan program kerja yang  sudah direncanakan dan disusun, penerimaan yang berasal dari kementrian atau lembaga tidak diperbolehkan digunakan secara langsung. Hal ini telah ditetapkan pada pasal 16 ayat 3 UU No 1 Tahun 2004 mengenai pembendaharaan negara.

Sistem APBN mengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara menyeluruh. Hal ini telah ditetapkan pada pasal 5 UU No 20 Tahun 1997 mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Seluruh penerimaan negara yang telah menjadi hak negara selama periode tahun anggaran yang telah ditentukan wajib dimasukkan ke dalam APBN. Hal ini terdapat pada pasal 3 ayat 5 UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Sebagian dana atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat dipergunakan untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut oleh instansi yang bersangkutan serta yang telah ditetpkan oleh Menteri Keuangan.

demikian lah penjelasan tentang 7 penerimaan negara bukan pajak, semoga dapat membantu da berbermanfaat untuk temen temen sekalian. Trima Kasih