Joint Venture

Posted on

Kuliahpendidikan.com – Pada kesempatan kali ini kita kan membahas tentang Joint Venture – Pengertian, Ciri, Jenis, Peraturan, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan yang akan kita bahas seperti yang ada di bawah ini.

Pengertian Joint Venture Menurut Para Ahli

Pengertian joint venture adalah bentuk gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang berkerjasama dan menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi dan tanpa melihat besar atau kecilnya modal. Kepengurusan Joint venture dipimpin oleh Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham, dan pendiriannya harus mempunyai bentuk hukum PT (Perseroan Terbatas).

joint venture

Pengertian joint venture agreement merupakan pengertian atas kontrak patungan atau juga terjemahan dari kata kontrak venture. Perihal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang juga disebut sebagai perjanjian kemitraan. Maksud dari perjanjian kemitraan adalah kerjasama antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah besar, bentuk nyata dari kerjasama ini meliputi tentang permodalan ataupun skill.

Peter Mahmud mengemukakan bahwa kontrak joint venture merupakan “suatu kontrak atau perjanjuan antara dua perusahaan guna mendirikan suatu perusahaan baru.

Menurut penjalasan Erman Rajagukguk bahwasnanya joint venture agreement iyalah “suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal nasional dengan modal asing yang didasari atas suatu kontraktual (perjanjian).”

Ciri – Ciri Joint Venture

Dibawah ini merupakan Ciri-ciri atas gabungan perusahaan antara lain sebagai berikut:

  1. Perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama,
  2. Di Indonesia, merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing,
  3. Modalnya berupa saham yang diperloheh atau disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya,
  4. Kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan pendiri,
  5. Kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan pendiri,
  6. Perusahaan pendiri tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing,
  7. Resiko ditanggung secara bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan.

Baca Juga: Etika Bisnis – Pengertian Menurut Ahli, Tujuan dan contohnya

Kelebihan Joint Venture

Kelebihannya diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Sekutu lokal lebih mengeri tentang suatu keadaan lingkungan dimana perusahaan ini didirikan contohnya seperti adat istiadat, kebiasaan dan Lembaga kemasyarakatan dilingkungan setempat.
  2. Sekutu lokal mungkin memilki teknologi yang cocok untuk lingkungan setempat.
  3. Akses kepasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi sekutu lokal.

Kekurangan Joint Venture

Kekurangan nya diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Jika salah dalam memilih sekutu maka akan meningkatkan resiko politik yang dihadapi.
  2. Adanya harga transfer produk atau komponen akan menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak.
  3. Dapat terjadi perbedaan pandangan antara sekutu lokal dengan perusahaan.

Peraturan Joint Venture

Pemerintah indonsia mengatur tentang regulasinya antara lain sebagai berikut:

  1. penanaman modal asing yang diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1967.
  2. PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
  3. Pemilik Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing yang diatur dalamPP Nomor 17 Tahun 1992 jo. PP Nomor 7 Tahun 1993.
  4. Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal asing yang diatur Dalam SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994.

Jenis-Jenis Kontrak Joint Venture:

  1. Joint Venture domestic
  2. Joint Venture internasioanal

Dalam peraturan pemerintah pasal 8 ayat (1) SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang wajib mendirikan perusahaan adalah pada bidang-bidang usaha beriku ini:

  1. Pelabuhan
  2. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
  3. Telekomunikasi
  4. Pelayanan
  5. Penerbangan
  6. Air minum
  7. Kereta api umum
  8. Pembengkit tenaga atom
  9. Mass media

Manfaat Joint Venture

Baca Juga: Manajemen Keuangan – Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip

Menurut Raaymakers, manfaat dari kontrak Joint Venture:

  1. Pembetasan resiko
  2. Pembiayaan
  3. Menghemat tenaga
  4. Rentabilitas
  5. Kemungkinan optimasi know-how
  6. Kemungkinan pembetasan kongkurensi (saling ketergantungan)

Bentuk dan Substansi Kontrak Joint Venture

Menurut Raaysmaker, unusr-unsur pokok yang perlu termuat dalam kontrak:

  1. Uraian tenteng pihak-pihak di dalam kontrak
  2. Pertimbangan atau konsiderans
  3. Uraian tentang tujuan
  4. Waktu
  5. Ketentuan-ketantuan perselisihan
  6. Organisasi dari kerjasama
  7. Pembiayaan
  8. Dasar penilaian
  9. Hubungan khusu antara partner dan perusahaan Joint Venture
  10. Peralihan saham
  11. Bentuk hukum dan pilihan hukum
  12. Pemasukan oleh partner
  13. Para Pihak dan Objek dalam Kontrak

Faktor PMA wajib mengadakan usaha patungan  dengan perusahaan domestic dikarenakan usaha ini tergolong sangat penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun disisi lain, terdapat bidang-bidang yang dilarang untuk penanaman modal asing yaitu yang berkaitan dengan pertahanan Negara seperti misalnya, produksi alat-alat peledak, mesiu, senjata dan peralatan perang.

Objek dari kontrak tersebut adalah adanya kerja sama patungan antara perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan warga Negara Indonesia dan/atau bahan hukum Indonesia.

Dalam kontrak tersebut terdapat pihak – pihak terkait antaral ain adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia. Badan hukum Indonesia ini meliputi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), perusahaan PMDN, perusahaan Non-PMA/PMDN, Koperasi dan perusahaan PMA.

Jangka Waktu Kontrak Joint Venture

Dalam PP Nomor 20 Tahun 1994, terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial, penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 tahun. Jangka waktu kiontrak dituangkan dalam kontrak kerjasama perusahaan dan ditentukan oleh para pihak terkait.

Penyelesaian Sengketa

Hukum Negara indoneisa adalah hokum yang berlaku pada kontrak kerjasama perusahaan. Disamping itu, apabila sengketa tidak bisa diselesaikan oleh para pihak, maka langkah selanjutnya adalah harus tunduk dengan ketentuan International Chambers of Commerce (ICC).

Baca Juga:

Demikian lah penjelasan tentang kerjasama perusahaan pengertian, Ciri, Jenis, Peraturan, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan yang telah di bahas dan di jelaskan diatas. semoga dapat bermanfaat untuk teman teman sekalian. Terima Kasih.