Kuliahpendidikan.com – Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Administrasi Pembangunan, Pengertian menurut Ahli, Tujuan dan Fungsi, serta Lingkup nya yang akan kita bahas seperti yang ada dibawah ini.

Contents show

Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan adalah segala upaya oleh suatu negara / pemerintah untuk tumbuh menjadi sebuah negara, mengembangkan dan menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju dalam hal aspek kehidupan nasional.

Dalam hal ini akan terkait erat dengan upaya pengembangan dan kegiatan pemerintah dan semua karyawannya.

Selain pemerintah, upaya pengembangan sangat dipengaruhi oleh komunitas bisnis, ilmuwan teoritis, terutama di bidang ekonomi, dan tentu saja komunitas secara keseluruhan.

Definisi administrasi pembangunan menurut pendapat ahli

Untuk lebih memahami apa arti administrasi pembangunan, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa pakar. Berikut ini adalah definisi yang dikemukakan oleh para ahli:

J. B. Kristadi

Memahami Manajemen Pembangunan Menurut J. B. Kristadi adalah administrasi negara yang mampu mendorong proses perubahan, pembaruan dan adaptasi, dan itu juga mendukung rencana.

Sondang P Siagian

Pengertian Manajemen Pembangunan Menurut Sondang P Siagian adalah upaya atau rangkaian pertumbuhan yang direncanakan dan upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam konteks pembangunan bangsa.

Bintoro Tjokroamidjojo

Pengertian manajemen pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah proses kontrol pemerintah (pemerintah) terhadap bisnis (administrasi) untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan menuju situasi yang dianggap lebih baik dan lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Edward W. Weidner

Pentingnya administrasi pembangunan dijelaskan oleh Edward W. Weidner sebagai pengembangan administrasi dan administrasi dalam program pembangunan.

Paul Meadows

Menurut Paul Meadows, definisi manajemen pembangunan adalah aktivitas mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dengan tujuan untuk membangun ketertiban umum.

Tujuan dan Fungsi Administrasi Pengbangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, ada empat fungsi utama manajemen pembangunan, termasuk:

Kepemimpinan administratif

Kepemimpinan yang inovatif
Administrator Pembangunan

Kompetensi kelembagaan

Organisasi pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan dan meningkatkan pembangunan.

Penggunaan pekerjaan

Pengadaan
Pelatihan
Pendidikan dan gerakan

Penggunaan manajemen

Ketika mengacu pada organisasi, itu disebut sebagai masalah dan manajemen organisasi, termasuk prosedur dan alur kerja.

Untuk melaksanakan proses pengembangan, perlu untuk mengelola perencanaan dan implementasi pembangunan, termasuk:

Manajemen program perencanaan dan pengembangan. Misalnya, kemampuan dan mekanisme analisis, serta desain kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran.
Manajemen keuangan pembangunan. Misalnya, distribusi biaya untuk kebutuhan berbagai kegiatan pembangunan, yang sifatnya berbeda.
Manajemen program dan proyek pengembangan, termasuk prosedur koordinasi.
Manajemen sistem pemantauan dan kontrol, pemantauan langsung tingkat fungsional.

Lingkup administrasi pembangunan

Pada umumnya, terdapat 2 fungsi nya, antara lain administrasi pembangunan dan administrasi di bidang pembangunan. Kedua fungsi ini saling terkait dan saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Berikut adalah dua poin penting untuk dibedakan, yaitu untuk pengembangan dan pengembangan di bidang administrasi. Berikut ini penjelasan singkatnya:

Administrasi untuk Pembangunan

Berarti dalam hal ini kegiatan administratif dilaksanakan oleh dan untuk pembangunan. Biasanya, gunakan pendekatan manajemen dalam implementasi yang terkait dengan manajemen pembangunan. Ini termasuk:

Perencanaan pembangunan
Mobilisasi sumber daya
Penganggaran

Pengembangan administrasi

Dalam konteks reformasi nya sebagai akibat dari pengembangan administrasi, birokrasi berubah dengan elemen-elemen berikut:

Birokrasi harus dapat mendorong partisipasi masyarakat.
Birokrasi seharusnya tidak berada di pihak yang kuat, tetapi lebih pada yang kurang kuat.
Birokrasi berperan dalam memimpin dan memberdayakan masyarakat.
Birokrasi harus terbuka dan bertanggung jawab.